JATAM Soroti 10 IUP Nikel di Bualemo: 81 Persen Konsesi Disebut Masuk Kawasan Hutan
- account_circle Satusulteng.id
- calendar_month Rabu, 30 Sep 2026
- visibility 273
- print Cetak

Ket foto: Koordinator JATAM Sulteng, Moh. Taufik (IST)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
BANGGAI — Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Sulawesi Tengah menyoroti penerbitan sedikitnya 10 Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.
Dalam siaran pers yang diterbitkan 30 September 2026, JATAM menyebut konsesi-konsesi tersebut membentang dari kawasan persawahan dan permukiman warga hingga kawasan hutan pegunungan, termasuk di sekitar kaki Gunung Tompotika.
JATAM menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tekanan serius terhadap sumber penghidupan masyarakat, ketahanan pangan, sumber air bersih, serta habitat satwa endemik Sulawesi.
Berdasarkan analisis overlay antara data Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) pada Geoportal MOMI Kementerian ESDM per Juni 2026 dengan peta kawasan hutan Sulawesi Tengah berdasarkan SK Nomor 6624 Tahun 2012, JATAM menyebut 9 dari 10 perusahaan memiliki konsesi yang masuk kawasan hutan di Kecamatan Bualemo.
Total luasan konsesi yang disebut berada di kawasan hutan mencapai 11.468,62 hektare, atau sekitar 81,11 persen dari total wilayah konsesi yang dianalisis.
Kawasan tersebut terdiri atas:
• Hutan Lindung: 12,77 hektare
• Hutan Produksi: 6.239,44 hektare
• Hutan Produksi Konversi: 554,10 hektare
• Hutan Produksi Terbatas: 4.662,30 hektare
Sementara itu, Bualemo sendiri merupakan salah satu wilayah penting bagi produksi pangan di Kabupaten Banggai.
JATAM merujuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang mencatat Bualemo memiliki sekitar 2.532,79 hektare LP2B dan 46.610 hektare lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
JATAM mencatat sejumlah perusahaan yang konsesinya teridentifikasi masuk kawasan hutan Bualemo, antara lain:
• PT Anugerah Bangun Makmur — 3.509,44 ha atau 86,23 persen.
• PT Anugerah Sumber Bumi — 0 ha atau 0 persen.
• PT Banggai Mandiri Pratama — 1.349,24 ha atau 100 persen.
• PT Bumi Persada Surya Pratama 1861 — 938,76 ha atau 100 persen.
• PT Bumi Persada Surya Pratama 6080 — 2.455,08 ha atau 83,11 persen.
• PT Citra Molamahu — 979,53 ha atau 60,93 persen.
• PT Core Mineral Resources — 326,15 ha atau 53,63 persen.
• PT Integra Mining Nusantara Indonesia — 47,22 ha atau 100 persen.
• PT Merpati Pratama Sukses — 909,62 ha atau 78,42 persen.
• PT Penta Dharma Karsa — 953,59 ha atau 78,60 persen.
Total luas yang disebut mencapai 11.468,62 hektare atau 81,11 persen.
JATAM juga menyoroti kawasan hutan Bualemo yang disebut sebagai bagian dari bentang alam Tompotika.
Kawasan ini menjadi habitat berbagai flora dan fauna endemik Sulawesi. Dalam siaran persnya, JATAM menyebut antara lain tarsius, rangkong Sulawesi, anoa, kuskus beruang, dan babirusa.
Menurut JATAM, pembukaan hutan untuk kegiatan pertambangan berpotensi menyebabkan hilangnya habitat, fragmentasi ekosistem, serta terganggunya jelajah dan sumber pakan satwa.
“Kawasan hutan Tompotika harus dipandang sebagai kawasan ekologis penting yang membutuhkan perlindungan, bukan sebagai ruang ekspansi pertambangan nikel,”ungkap
Koordinator JATAM Sulawesi Tengah
Moh. Taufik.
Tak hanya hutan, persawahan dan sumber air ikut disorot
JATAM menyebut konsesi pertambangan di Bualemo membentang dari wilayah pegunungan hingga persawahan produktif.
Sejumlah wilayah pertanian seperti Desa Dwi Karya, Longgok, Timoa, dan Lembah Tompotika atau Samaku disebut berpotensi terdampak apabila aktivitas pertambangan berjalan.
Kekhawatiran lainnya adalah dampak terhadap sumber air.
Berdasarkan survei JATAM Sulawesi Tengah, sedikitnya terdapat dua mata air yang menjadi sumber kebutuhan vital masyarakat, yakni Kuala 2 Athena dan Kuala Tanah Merah.
Kedua sumber air tersebut disebut berada di dalam konsesi pertambangan dan dimanfaatkan masyarakat di Desa Sampaka, Bualemo A, Bualemo B hingga Longgoka.
JATAM memperingatkan pembukaan lahan di wilayah hulu berisiko meningkatkan erosi dan sedimentasi ke sungai-sungai utama Bualemo. Selain itu, terdapat potensi pencemaran akibat material tambang dan limbah yang dinilai dapat menurunkan kualitas air.
JATAM desak pemerintah tinjau ulang seluruh IUP
Atas temuan tersebut, JATAM Sulawesi Tengah mendesak pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi mengambil langkah tegas.
JATAM meminta:
Pemerintah Kabupaten Banggai dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah segera mengusulkan peninjauan kembali seluruh perizinan pertambangan nikel di Kecamatan Bualemo kepada pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM.
Pemerintah menghentikan rencana kegiatan pertambangan yang berpotensi mengancam lahan pertanian pangan berkelanjutan, persawahan produktif, kawasan hulu dan sumber air masyarakat.
Dilakukan audit perizinan dan audit lingkungan secara terbuka serta partisipatif, termasuk pemeriksaan kesesuaian tata ruang, status kawasan hutan, dokumen lingkungan dan potensi tumpang tindih dengan wilayah pertanian serta sumber air.
Pemerintah Kabupaten dan Provinsi mengusulkan pencabutan atau penciutan izin yang masuk kawasan hutan Tompotika dan berpotensi merusak habitat satwa endemik Sulawesi.
Seluruh informasi perizinan dan dokumen lingkungan dibuka kepada publik, termasuk peta konsesi, dokumen AMDAL, rencana reklamasi, rencana pascatambang serta informasi mengenai sumber air dan kawasan lindung.
JATAM menegaskan, persoalan pertambangan nikel di Bualemo bukan semata-mata persoalan investasi.
Menurut organisasi tersebut, persoalan ini menyangkut masa depan pangan, hak masyarakat atas air, keselamatan ekologis dan keberlangsungan satwa endemik Sulawesi.
Tanpa peninjauan menyeluruh dan perlindungan kuat terhadap kawasan hutan, lahan pangan serta sumber air, JATAM memperingatkan aktivitas pertambangan nikel di Bualemo berpotensi berubah menjadi persoalan ekologis dan konflik sosial berkepanjangan.
- Penulis: Satusulteng.id

Saat ini belum ada komentar